oleh

Dugaan Mark’Up Anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Sultra Menjadi Sorotan Publik

-HUKUM-197 views

Kendari- radartenggara.co.id

Konsorsium Aktivis Muda Indonesia (KAMI) bertandan di depan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Prov Sultra guna menyampaikan aspirasinya terkait dugaan korupsi melalui pengadaan tower/tondom anggaran penanggulangan Covid-19 tahun 2020.

Dugaan Mark up anggaran penanggulangan dana Covid-19 untuk pengadaan tower/tandon air tempat cuci tangan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang di salurkan ke sekolah AMA, SMK dan SLB sederajat, sehingga Konsorsium Aktivis Muda Indonesia turun kejalan melakukan unjuk rasa di perempatan MTQ dan di depan kantor dinas pendidikan untuk mempertanyakan adanya indikasi kerugian negara.pada Kamis(2/9/2021)

LaSongo selaku jenderal lapangan menegaskan agar Kepala Dinas dan PPTK dinas pendidikan mempertanggung jawabkan adanya indikasi kerugian negara dan meminta kepada penegak hukum yakni Kejaksaan Tinggi dan Tipikor Polda Sultra agar segera memproses oknum oknum yang terlibat didalamnya.

Pengadaan tower/tandon sebanyak 1000 (seribu) unit senilai Rp.7,5 miliar tersebut tidak ditender. dan terjadi kemahalan harga sehingga berdampak pada kerugian negara Red.

Masa aksi diterima oleh Laode Fasikin yang berperan selaku PPTK pada kegiatan itu” mengatakan, benar proyek tersebut tidak di tender, penunjukan (PL) karena mengingat waktu itu lagi pandemic sehingga menunjuk salah satu rekanan yang kami yakin dapat melaksanakan.

Setelah masa aksi meninggalkan tempat, awak media mencoba melakukan komfirmasi kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Prov Sultra (Asrunl Lio) dan sempat bersitegang karena Asrun Lio memperlihatkan sedikit arogansinya, memerintahkan awak media untuk tidak membawa handphone masuk kedalam ruangannya dan harus dititip diluar ruangan namun awak media ini pun menolak karena hal itu bertentangan dengan kerja kerja jurnalistik yang dapat menghambat kebebasan Pers.

Ditanya soal anggaran 7’5 miliar yang ia kelola, Asrun menjawab bahwa, yang digunakan hanya Rp 6.325.000 per 1 set dikalikan 1000 set =Rp.6.325.000.000 sehingga kita menghemat Rp.1.175.000/set dan selanjutnya setelah di audit dengan BPKP kami ada pengembalian Rp 2 miliar lebih” kata Asrun Lio.
Pertanyaannya apakah dengan adanya pengembalian anggaran dana Covid-19 kepada negara itu dapat menghapus pidana ?

Hasil investigasi awak media dilapangan mulai dari bengkel las tempat perakitan stand tower di sekitar Baruga Kota Kendari sampai ke Toko bangunan penjual Tandom, diketahui anggaran yang digunakan hanya kisaran Rp 3.200.000/set x 1000 set=Rp.3.200.000.000, sementara dana yang menjadi pertanggung jawaban adalah Rp.6.325.000.000, kemudian dikurangi pengembalian Rp.2.miliar lebih sehingga taksiran kemahalan mencapai Rp.1.125.000.000.

Rincian hasil investigasi di ketahui harga tower di toko ukuran 600 ltr Rp.800.000-hingga 950.000 dan harga wastafel Rp.250.000/buah.

Selain itu Kepala dinas (Asrun Lio) dan PPTK (LD Fasikin) tidak mengetahui nama perusahaan maupun nama rekanan yang mengerjakan kegiatan tersebut, sehingga keras dugaan kegiatan itu dikerja sendiri oleh Kadis. Menurut Informasi yang dapat dipercaya, ada juga oknum anggota Dewan yang ikut terlibat mengatur kegiatan itu.

Selain itu seperti kita ketahui bahwa pengadaan tower sebanyak 1000 set yang disalurkan ke setiap sekolah SMA,SMK dan SLB sederajat sementara jumlah sekolah sesuai data dapodik di Sultra hanya 534 sekolah artinya 466 set disalurkan kemana ?

Hal tersebut telah dijawab oleh Asrun Lio melalui via Watshapp” mengatakan Pemberian Wastafel ke sekolah berdasarkan jumlah siswa, Sekolah yang jumlah siswanya besar akan mendapatkan lebih banyak wastafel” jelasnya. TIM

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed