oleh

Bendungan Strategis Nasional Ladongi Diduga Gunakan Material Ilegal

-BERITA, HUKUM-12 views

Koltim, radartenggara.co.id-

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bendungan di Kecamatan Ladongi diduga keras telah menabrak aturan UU minerba dan terjalin konspirasi terhadap oknum tertentu.

Pembangunan bendungan strategis nasional, yang di kerjakan oleh PT Hutama Karya (HK), PT Bumi Karsa Kso pengambilan material untuk kebutuhan pembangunan bendungan Ladongi yang diduga ilegal karena tidak mengantongi izin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, pasal 161 orang pemegang IUP yang menampung, memanfaatkan pengelolaan dan pemurnian pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan pemegang IUP/IPR.

Hal ini dimaksudkan dalam pasal 37, pasal 40 ayat (36) dapat dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Ketua LSM Barak (Beltiar) mengatakan,”Kami dari LSM barak (Barisan Anti Korupsi) kami sangat kecewa dengan pihak dinas pertambangan provinsi & pihak kepolisian yang sudah beberapa kali kami melayangkan surat agar pertambangan di Koltim di sikapi, namaun pihak-pihak tertentu hanya tutup mata saja”.

“Kami sangat curiga adanya permainan dengan pihak/oknum tertentu yang membeck up penambang tersebut, dengan alasan ada proyek strategis nasional di bendung Ladongi, sehingga diduga para penambang ilegal ini di biarkan begitu saja padahal dalam UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 suda sangat jelas peruntukannya, di tambah lagi adanya korban jiwa, sangat disayangkan kejadian tersebut sehingga merenggut nyawa di lokasi bekas galian penambangan batu yang tidak memiliki ijin pertambangan,”lanjutnya.

LSM Barak (Barisan Rakyat Anti Korupsi) juga menegaskan agar pihak Dinas Pertambangan Provinsi & Polda Sultra segera menutup lokasi pertambangan di tempat kejadian yang merenggut nyawa warga Putemata & pihak penambang ilegal harus di proses hukum atas kelalaiannya sesuai UU yang berlaku, dan apabila dalam waktu dekat ini, pihak penegak hukum tidak juga ada tindakan, maka akan dilakukan aksi besar besaran,” tutupnya.

Laporan Karnito

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed