oleh

Oknum Polisi Polda Sultra Diduga Serobot Tanah Milik Pande Permadi

-HUKUM-108 views

Kendari – radartenggara.co.id

Lahan bersertifikat hak milik atas nama Pande Permadi bernomor 01018 diduga kuat diserobot dan diklaim sebagai miliknya oleh oknum anggota Polisi di Reskrimsus Polda Sultra, Zainur Rokhim, SH. Hal itu disampaikan Hj. Sunary, orang tua dari Pande Permadi (pemilik sertifikat tanah) bersama kedua pengacaranya, H. Zulfan Pelango, SH dan Muhammad Azwar Annas, SH., MH, kepada media ini, pada Selasa 17 Agustus 2021 lalu.

Advokat H. Zulfan Pelango menjelaskan bahwa pada mulanya tanah bersertifikat/buku tanah hak milik nomor 00407 atas nama Nasrum Mbola dijual kepada Susanto Djoko Hatmoko, warga Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Gambar situasi tanah nomor 884 pada tanggal 20 Juni 1980 di-non-aktifkan dan diganti dengan gambar tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 01018 atas nama Pande Permadi, warga Kelurahan Mataiwoi.

Tanah yang awalnya milik Nasrum Mbola, yang kemudian dijual kepada Susanto Tjoko Hatmoko (dengan bukti akta jual beli), selanjutnya berpindah kepemilikan kepada Pande Permadi atas hasil pembelian dari Kantor Lelang Negara Kendari pada tanggal 3 Oktober 2010 dengan nomor registrasi 232/2010. Selanjutnya, dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Kendari yang dihadiri oleh aparat pemerintah setempat dan para saksi, sehingga tanah seluas 1874 M2, ukurannya berkurang 171 M2 menjadi 1703 M2. Penurunan ukuran luas tanah itu disebabkan oleh program perluasan jalan.

Zulfan Pelango mengatakan bahwa sebagai pemilik tanah yang sah, Pande Permadi merasa keberatan atas perbuatan melanggar hukum dan perbuatan main hakim sendiri oleh oknum polisi tersebut yang diduga menyerobot tanahnya. Pande Permadi mempertanyakan status tanah miliknya yang dimiliki atas dasar alas hak yang sah, tiba-tiba diklaim oleh oknum polisi bernama Zainur Rohim.

“Apalagi oknum Zainal Rohim telah menyimpan bahan bangunan (pasir dan batu gunung -red) serta membangun pagar beton permanen di pertengahan lahan milik kliennya,” ungkap Zulfan.

Perbuatan oknum polisi tersebut sesungguhnya sudah pernah dilaporkan ke Propam Polda Sultra tahun 2014 silam dan pihak penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor B.215/VI/2014/Dit Reskrimum. Prosesnya terhenti karena dari hasil penyidikan, ternyata kedua pihak sama-sama memiliki sertifikat tanah. Pande Permadi memegang SHM 407/01018 sementara Zainur Rokhim memiliki SHM 949/1982. Kedua SHM tersebut diperoleh dari kantor lelang negara.

Menurut keterangan H. Zulfan Pelango bahwa yang terdaftar di BPN Kota Kendari, nama yang tertuang pada sertifikat 949 adalah Rinal Yolwans. Hal itu berbeda dengan nama yang tertuang pada foto copy sertifikat yang dimiliki Zainur Rokhim, yakni bernama Drs. Arsid Straus Paulus, yang kemudian perubahan berpindah kepada Rizal Makki. Tidak ada nama Zainur Rokhim yang tertuang pada sertifikat tersebut.

Zulfan Pelango menambahkan bahwa oknum polisi tersebut diduga kuat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena Zainur Rokhim disinyalir memalsukan keterangan. Dia mengakui telah menjadikan bukti surat sertifikat di Propam Polda Sultra SHM nomor 949/1982 melekat atas nama Ronal Yolwans, tapi dalam penyidikan mengakui sebagai atas nama Zainur Rokhim, SH tanpa membuktikan alas hak peralihan dari akta notaris PPAT dan tanpa menghadirkan saksi ahli dari Badan Pertanahan (BPN) Kota Kendari. Penyidikan dihentikan karena dianggap tidak masuk unsur pidana, padahal dalam kasus ini dapat diduga terjadi pelanggaran pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana junto Pasal 167 dan pasal 385 KUHPidana. Oleh karena itu, Zulfan Pelango, SH dan Muhammad Azwar Annas, SH., MH bersikukuh akan menuntut keadilan, baik secara pidana maupun perdata.

Zainur Rokhim saat dikonfirmasi oleh media ini (18/8/2021) mengatakan bahwa dirinya dan Pande Permadi sama-sama memiliki sertifikat atas tanah tersebut. “Itu sudah jelas bahwa saya dan dia sama-sama memiliki sertifikat. Jadi silahkan membangun sesuai kehendaknya dan begitupun saya juga bisa membangun sesuai kehendak saya, asalkan jangan diganggu bangunan saya. Silahkan ditulis besar-besar di media, saya tidak takut,” kata oknum polisi Zainur Rokhim. (TIM/Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed