oleh

Pemuda Pancasila Desak Gubernur Sultra agar Kadis Kominfo Segera Dicopot

-NASIONAL-119 views

KENDARI – radartenggara.co.id

Majelis Pimpinan Wilayah (MPW), Pemuda Pancasila (PP) Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat bicara terkait sikap atau tingkah laku oknum Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial RB. RB ini diduga sering membuat kegaduhan. Dimana kita ketahui bersama bahwa, RB ini membuat pernyataan yang bahwasannya istri Gubernur Sultra almarhum Agista tak positif Covid-19, namun nyatanya istri gubernur Sultra positif Covid-19 hingga meninggal dunia. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum MPW Pemuda Pancasila, Abdul Hasan Mbou kepada media, Senin, 21 Februari 2022.

Menurut Abdul Hasan Mbou (AHM), Oknum Kadis tersebut diduga salah satu tindakannya yang membuat gaduh masyarakat Sultra pada umumnya dan tentunya juga para tamu-tamu dari bebagai Provinsi, ketika pak RB saat itu membuat keributan di momen puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari belum lama ini.

“Mestinya oknum Kadis ini harus menjaga nama baik Sultra, dan mestinya oknum Kadis ini juga menghargai para tamu-tamu yang hendak melaksanakan perayaan HPN di Kendari. Kok, justru oknum Kadis ini malah membuat keributan. Sebagai masyarakat Sultra sangat malu ketika ada ulah oknum Kadis yang membuat keributan pasca acara besar itu,” kesalnya.

“Mestinya ia harus sadar bahwasannya tamu-tamu kita ini bukan hanya dari Sultra melainkan dari berbagai Provinsi. Kita harus menjaga suasana menjelang pelaksanaan HPN tersebut,” sambungnya.

Kemudian lanjut mantan anggota DPRD Sultra ini mengatakan, oknum Kadis tersebut juga pernah diduga menyebarkan informasi bohong saat memberikan keterangan Istri Gubernur Sultra almarhumah Agista Aryani Bombay tidak positif Covid-19, namun kenyatannya istri gubernur Sultra tersebut terindikasi positif Covid-19 hingga meninggal dunia. Tak hanya itu, Oknum Kadis RB ini pernah terlibat kasus soal utang piutang di Polres Kendari.

Maka dari itu, atas tindakan oknum Kadis Kominfo Sultra berinisial RB tersebut, MPW Pemuda Pancasila Sultra meminta Gubernur Sultra Ali Mazi agar tanggap melihat kejadian oknum Kadis yang sangat buruk ini.

“Pak Gubernur Sultra harus tanggap melihat kejadian ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. “Cilaka” kalau Oknum Kadis Kominfo Sultra semacam ini jika di pertahankan. Gubernur harus mencopotnya. Tidak boleh tidak. Jika dipertahankan, maka semakin buruk citra Pemprov Sultra,” tegas aktivis senior Sultra ini.

“Saya berharap pak Gubernur segera menonaktifkan Oknum Kadis semacam ini. Ini sangat memalukan Pemerintah Daerah (Pemda),” lanjut AHM menambahkan.

Dikutip dari media sulawesion.com, Kadis Kominfo Sultra juga sempat dilaporkan di Polres Kendari terkait kasus utang piutang.

Tak hanya sampai disitu Kadis Kominfo Sultra sempat disoroti soal pengelolaan anggaran kerjasama media.

Dilansir dari Sultranews.com, Pengelolaan anggaran belanja jasa publikasi dan periklanan media pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak transparan. Pasalnya, masih banyak pemilik media mengeluh belum dibayarkan jasa berita pariwara dan iklan Pemerintah Provinsi.

Salah satu yang mengaku menjadi korban kebohongan atau janji adalah Abdul Muis Direktur media daring Corongsultra.id. Pun menyebut Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badallah tidak komitmen dengan janjinya.
Awalnya kata Abdul Muis, Corongsultra.id dijanjikan anggaran sebesar Rp.60 juta dengan komitmen anggaran itu bagi dua, Rp.30 juta untuk Kadis dan 30 juta untuk CorongSultra.id.

Senada dengan hal tersebut salah satu Pemilik Media yang tak mau disebutkan namanya, Pihaknya juga membeberkan bahwa bekerjasama dengan Kominfo Sultra mesti ada persenan yang disepakati.

“Kalau media Kami hampir sama dengan yang lain ada yang 50:50, ada yang 60:40, tergantung kesepakatan, kata Pak Kadis persenan tersebut bukan hanya untuk dirinya Pribadi tapi untuk beberapa pihak pengambil keputusan,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan oleh Agus Salim Patunru selaku Sekertaris DPD- PPWI Prov Sultra ” Kadis Kominfo Prov Sultra menjalin kerjasama kontrak media secara bersamaan 5 media yakni radartenggara.co.id, media Sultra.co.id, indonesiaeekspres.co.id, globalsultra co.id, dan livefakta.com yang semuanya tidak diterbitkan kontrak secara sah melainkan hanya komitmen secara lisan, namun setelah berjalan semua berita dan iklan pemesanan dari Dinas Kominfo tak kunjung dibayarkan hingga saat ini, padahal dokumen persyaratan semua telah dilengkapi, hanya janji dan janji tak kunjung habis ” kesal Agus.

Terkait persoalan tersebut, Wartawan media ini mencoba mengkonfirmasi ke Pihak Kadis Kominfo Sultra Ridwan Baddalah, namun sampai berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan. (TIM)**

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed