oleh

Sengketa Lahan di Desa Puosu Jaya, Warga Minta: Jangan Kebiri Tanah Kami

-BERITA-334 Dilihat

Konsel, radartenggara.co.id- Persoalan sengketa lahan warga masyarakat Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, Sultra. Tanah seluas 120 Hektar dengan Pihak Brimob Polda Sultra bahwa, lahan tersebut di klaim adalah milik pihak Brimob Polda Sultra, bahkan kasus permasalahan ini sudah bergulir proses hukumnya di Kejaksaan Negeri Andoolo Konawe Selatan Sultra.

Hari ini tim dari Pengadilan Negeri Andoolo, melakukan sidak di lapangan untuk mengetahui titik koordinat lahan warga yang di klaim oleh pihak Brimob, bahwa lahan seluas 120 Hektar adalah milik pihak Brimob Polda Sultra, disaksikan dari masing-masing pihak tergugat maupun pihak penggugat serta warga Desa Puosu, serta masing-masing kuasa hukum tergugat maupun penggugat, pada Jumat 13/5/2022.

Sidak lapangan yang berlangsung hari ini pihak Brimob Polda Sultra menurunkan personilnya dilengkapi dengan senjata lengkap untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ironisnya, sidak di lapangan dengan dugaan penyerobotan lahan milik warga masyarakat Desa Puosu Jaya, yang dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan Sultra, sangat di sesalkan oleh banyak pihak, pasalnya Badan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan seharusnya turut hadir di tempat mendampingi tim dari Pengadilan Negeri Andoolo.

Kades Puosu Jaya (Langa) saat di wawancara oleh media mengatakan bahwa terkait gugatan lahan antara pihak Brimob Polda Sultra dan warga masyarakat Desa Puosu Jaya, bahwa bukti kepemilikan dari pihak Brimob Polda Sultra adalah berdasarkan SK 137. Sedangkan SK 137 itu adalah penunjukan area tanah negara untuk persiapan restelmen purnawirawan Polri, bukan untuk Brimob Polda Sultra, tetapi diperuntukan untuk purnawirawan Polri sebanyak 60 KK di kali 2 seluas 120 Hektar. Ternyata pada saat penyerahan hanya sekitar 30 KK yang pensiun sehingga yang 30 KK ini diberikan peluang untuk mencicil tanah tersebut kepada para pemilik lahan warga Desa Lamomea pada saat itu, yang sekarang ini Desa Puosu Jaya (Desa pemecahan).

Lanjut menambahkan, “Di mata hukum salah satu contoh warga atas nama Hasan terlapor atas penyerobotan tanah di tempat tanah yang sama di SK 137, karena pihak Brimob Polda Sultra tidak bisa tunjukan bukti kepemilikan lahan”.

“Bahkan, termasuk saya pak sudah di tetapkan jadi tersangka atas penyerobotan lahan yang sama yang di klaim milik pihak Brimob Polda Sultra, di SK 137 Alhamdulillah, karena pihak Brimob Polda Sultra tidak bisa menunjukan bukti-bukti kepemilikan mereka di Kejaksaan Negeri Andoolo Konsel,”jelasnya.

Kades Puosu Jaya kembali mengatakan bahwa, hari ini adalah sidak di lapangan terkait dengan sertifikat Endang Odong, Kades Puosu Jaya berpendapat bahwa, Sertifikat Endang Odong ini, negara yang keluarkan dan itu Syah menurut Hukum. Sertifikat inilah yang mereka gugat, sedangkan dari pihak Brimob tidak bisa tunjukan Sertifikat mana yang di serobot hanya berdasarkan SK 137 saja.

Saat ditanya harapan terkait sengketa tanah ini, Kades Puosu Jaya, minta pada Kapolri untuk menindak lanjuti ulang kembali sengketa tanah antara Brimob Polda Sultra dan warga Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Sultra.

Liputan Lias

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *