oleh

Sertifikat Lahan Milik Pande Permadi diduga Diklaim oleh Zainur Rokhim S.H Berdalih Sertifikat Tumpang Tindih

-BERITA, HUKUM-195 views

Kendari, radartenggara.co.id-

Kasus lahan bersertifikat atas nama Pande Permadi bernomor 01018 diduga di klaim oleh Zainur Rokhim S.H oknum anggota Polisi di Reskrimsus Polda Sultra.

Hal itu disampaikan oleh Hj.Sunary selaku orangtua dari Pande Permadi (pemilik sertifikat tanah), bersama kedua pengacaranya H.Zulfan Pelango S.H dan Muhammad Azwar Annas S.H.,M.H kepada wartawan Selasa 17 Agustus 2021.

Kronologis yang dijelaskan H.Sulfan bahwa sertifikat/buku tanah hak milik nomor 00407 atas Nama Nasrum Mbola, kemudian berpindah (dijual) kepada Susanto Djoko Hatmoko, beralamat di Kelurahan Wua-Wua, Kec Mandonga, Kota Kendari dengan gambar situasi nomor 884 tanggal 20/06/1980 telah dimatikan dan diganti dengan hak milik nomor 01018 atas nama Pande Permadi beralamat Kel Mataiwoi dengan surat ukur nomor 00573 tanggal 20/01/2021 hasil pemekaran Kelurahan perubahan wilayah administrasi.

Asal usul tanah tersebut bermula dari pemilik pertama diketahui atas nama Nasrum Mbola kemudian dijual kepada Susanto Tjoko Hatmoko (akta jual beli), kemudian berpindah kepada Pande Permadi atas hasil pembelian dari kantor lelang Negara Kendari tanggal 3/10/2010 dengan nomor 232/2010.

Selanjutnya dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Kendari yang dihadiri oleh pemerintah setempat dan para saksi sehingga tanah seluas 1874 M2-171 M2 menjadi 1703 M2 disebabkan karena perluasan jalan.

H.Zulfan Pelango S.H mengatakan, “Pande Permadi (pemilik tanah) merasa keberatan atas perbuatan melanggar hukum dan perbuatan main hakim sendiri oleh oknum Polisi tersebut, karena tanah miliknya yang memiliki alas hak yang sah malah di klaim oleh Zainur Rohim S.H.

H.Zainur Rokhim telah menyimpan bahan bangunan pasir dan batu gunung kemudian memasang pagar beton permanen pas di pertengahan lahan milik kliennya atas nama Pande Permadi.

Atas perbuatan oknum tersebut, Pande Permadi (pemilik tanah) sudah pernah melaporkan kepada Propam Polda Sultra tahun 2014 silam dan pihak penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor B.215/VI/2014/Dit Reskrimum karena, hasil penyidikan sama-sama memiliki sertifikat tanah yakni: Pande Permadi (SHM 407/ 01018) dan Zainur Rokhim S.H (SHM 949) yang sama-sama diperoleh dari kantor lelang negara.

Sementara menurut keterangan H.Zulfan Pelango S.H bahwa, yang terdaftar di BPN Kota Kendari dengan sertifikat SHM 949 milik Zainur Rokhim S.H adalah atas nama Rinal Yolwans, berbeda dengan nama yang tertuang pada foto copy sertifikat yang dimiliki Zainur Rokhim S.H yakni bernama Drs. Arsid Straus Paulus kemudian perubahan berpindah kepada Rizal Makki, tidak ada nama Zainur Rokhim yang tertuang pada sertifikat tersebut.

Zulfan Pelango S.H menambahkan bahwa, dugaan perbuatan melanggar hukum karena Zainur Rokhim diduga memalsukan keterangan, dimana dia mengakui menjadikan bukti surat sertifikat di Propam Polda Sultra (SHM nomor 949/1982) melekat atas nama Ronal Yolwans tapi dalam penyidikan mengakui sebagai atas nama Zainur Rokhim S.H tanpa membuktikan alas hak peralihan dari akta notaris PPAT dan tanpa menghadirkan saksi ahli dari Badan Pertanahan (BPN) Kota Kendari, sehingga dihentikan penyidikan karena dianggap tidak masuk unsur pidana.

Sementara dugaan pemberian keterangan palsu yang mana pelanggaran pasal 266 KUHPidana Yo Pasal 167 dan pasal 385 KUHPidana. Oleh karena itu, Zulfan Pelango S.H dan Muhammad Azwar Annas S.H.,M.H berteguh menuntut keadilan baik secara hukum maupun perdata.

Zainur Rokhim saat dikonfirmasi oleh wartawan (18/8/2021) mengatakan, “Itu sudah jelas bahwa saya dan dia sama-sama memiliki sertifikat, jadi silahkan membangun sesuai kehendaknya dan begitupun saya juga bisa membangun sesuai kehendak saya asalkan jangan di ganggu bangunan saya, silahkan ditulis besar besar dimedia, saya tidak takut!”

Laporan TIM

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed