oleh

UPP Kab Konawe Sosialisasi Pemberantasan Pungli

-BERITA-31 views

Konawe- radartenggara.co.id

Unit pemberantasan pungutan liar (UPP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama UPP Kabupaten Konawe menggelar sosialisasi sapu bersih pungutan liar (siber pungli) dan pedoman kota bebas pungli di gedung wekoila Konawe, Rabu (25/8/2021).

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi di buka langsung oleh sekertaris daerah (Sekda) kabupaten Konawe Ferdinand Sapaan yang dihadiri oleh pihak UPP Prov. Sultra, Irwasda Polda Sultra, Kapolres Konawe, KaJari Konawe, TNI, UPP Kab. Konawe dan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Konawe yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan publik.

Unit pemberantasan pungutan liar (UPP) sendiri merupakan gabungan dari pihak pemerintah daerah (Pemda) dan institusi daerah dalam hal ini inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) yakni kepolisian dan kejaksaan.

Diketahui bahwa UPP di tingkat Provinsi di ketuai oleh Irwasda Polda Sultra dan sekertarisnya dari inspektorat Prov. Sultra, adapun untuk pengurus UPP di tingkat Kabupaten/Kota di ketuai oleh Wakapolres dan sekertaris dari inspektorat masing-masing Kab/Kota.

Sedangkan untuk di unit pemberantasan pungutan liar baik di tingkat Provinsi dan daerah terbagi 4 kelompok kerja (Pokja) yaitu Pokja intelijen, Pokja pencegahan, Pokja penindakan dan Pokja yustisi.

Sementara itu, Kombes Pol.Bambang Thahjo Bawono SH.,SIK.,MH.,M.Si.,Selaku Auditor kepolisian madya tingkat 3 Irwasda Polda Sultra mengajak UPP yang ada diwilayah dapat memaksimalkan setiap kegiatan-kegiatan di daerah agar tujuan upayah peningkatan dan pengefektifitasan pelayanan publik khususnya di wilayah masing-masing berjalan dengah maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang bebas dari pungli.

Adapun terkait keterlibatan masyarakat dalam hal pemberantasan pungli masih belum terlalu dilibatkan, karna di mana dari kegiatan tersebut belum begitu maksimal baik dalam bentuk sosialisasi maupun partifasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Namun jika masyarakat sudah aktif berpartisipasi dalam upayah pemberantasan pungli ini maka dapat pasti pungli yang kerap terjadi di masyarakat perlahan akan hilang.

Lebih lanjut, Bambang Tahjo Bawono juga menjelaskan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat khusus pungutan liar dapat dilakukan secara langsung di sekretariat unit Pemberantasan Pungli di inspektorat masing-masing Kabupaten/Kota khususnya di Sulawesi Tenggara.

Adapun mengenai kegiatan sosialisasi siber pungli ini telah di laksanakan di 13 Kabupaten/Kota dan masih tersisa 4 Kabupaten yakni Kabupaten Kolaka Timur, Kolaka, Kolaka Utara dan Wakatobi.

Tak hanya itu, selaku auditor kepolisian madya tingkat III, mewakili seluruh jajaran stachkeholder terkait kegiatan upayah pemberantasan pungutan liar berharap agar tujuan dan manfaat dari kegiatan ini dapat berjalan secara maksimal baik dalam sosialisai maupun secara teknis sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat terlaksana.

LAPORAN : Dedi Wardani SE.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed